Darurat Kemanusiaan WNI di Kamboja, DPR Minta Pemerintah Bertindak

wowresumetemplates.com — Anggota Komisi I DPR RI, Farah Puteri Nahluddin, menyerukan respons luar biasa dari pemerintah Indonesia menyusul situasi darurat kemanusiaan yang melibatkan ribuan Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja. Gelombang WNI yang membanjiri Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh terjadi setelah mereka melarikan diri dari sindikat penipuan online (scamming) yang sedang menjadi sasaran operasi aparat keamanan setempat.

Negara Harus Berada di Barisan Terdepan

Farah menegaskan bahwa situasi ini merupakan panggilan kemanusiaan yang menuntut kehadiran negara secara total. “Ini adalah momentum di mana negara harus berdiri paling depan untuk memberikan perlindungan maksimal bagi setiap warga Indonesia yang sedang mencari perlindungan di tanah orang,” ujarnya, menekankan pentingnya jaminan keselamatan bagi para korban.

Dukungan Penuh untuk KBRI Phnom Penh dan Intervensi Diplomatik

Menyadari beban kerja yang sangat berat di KBRI Phnom Penh, Farah mengapresiasi kinerja tim diplomatik di lapangan. Ia mendorong Kementerian Luar Negeri pusat untuk segera memperkuat dukungan, baik melalui penambahan personel maupun bantuan logistik darurat, agar layanan perlindungan WNI tetap berjalan optimal.

Lebih dari sekadar dukungan teknis, Farah menekankan perlunya intervensi diplomatik tingkat tinggi. Tujuannya adalah mengatasi kendala administrasi, terutama terkait denda overstay dan perizinan keimigrasian yang membebani para WNI. Ia mendesak pemerintah RI untuk meyakinkan otoritas Kamboja bahwa warga Indonesia tersebut adalah korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sehingga layak mendapatkan perlakuan khusus berupa amnesti atau keringanan administrasi.

Percepatan Repatriasi Massal sebagai Solusi Mendesak

Sejalan dengan upaya diplomasi, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mendesak percepatan skema repatriasi atau pemulangan massal. Langkah ini dinilai krusial sebagai wujud konkret tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan dan kepastian bagi warga yang berada dalam situasi sulit.

“Percepatan repatriasi adalah langkah yang sangat mendesak. Pemerintah harus segera mematangkan skema repatriasi massal agar saudara-saudara kita dapat segera kembali ke tanah air dengan aman, tertib, dan terjamin masa depannya,” pungkas Farah, menandaskan pentingnya tindakan cepat dan terkoordinasi.